OBYEK LAPORAN KKL "Letak Geografis dan Keadaan Orbitasi Kota Sukabumi"

OBYEK LAPORAN KKL

Letak Geografis dan Keadaan Orbitasi Kota Sukabumi

Sejarah Kota Sukabumi

Secara historis keberadaan Kota Sukabumi berdasarkan Undang-

Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota kecil dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, meliputi

daerah Kota Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo,Blitar, Salatiga, Magelang,

dan Sukabumi berstatus kota kecil. Kemudian dengan dikeluarkannya

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan

di Daerah, status Kota Kecil Sukabumi berubah menjadi Kotapraja

Sukabumi. Sebutan Kotapraja berubah lagi menjadi Kotamadya Sukabumi

dengan diberlakukannya Undang-Undang no 18 tahun 1965 yang mulai

berlaku pada tanggal 17 Januari 1965.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974

tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, sebutan Kotamadya

Sukabumi berubah lagi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi.

Selanjutnya seiring dengan era Revormasi, keberadaan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974 sudah tidak sesuai lagi dan digantikan dengan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,

Maka sebutan Kotamadya daerah Tingkat II Sukabumi diubah kembali

menjadi Kota Sukabumi.

 Letak Geografis

Penetapan status Kota Sukabumi telah membawa perubahan yang

sangat besar pada perkembangan pembangunan di Kota Sukabumi.

Wilayah Kota Sukabumi tidak terlalu luas dan tidak mempunyai lahan

agraris. Akan tetapi Kota Sukabumi memiliki peran dan posisi yang cukup

strategis dalam mengembangkan potensinya sebagai kota jasa seperti

perdagangan, perhubungan serta pendidikan, yang berbatasan langsung

dengan Cianjur dan Bogor.

Dilihat dari fungsi kota dan letak geografis, kondisi tersebut juga

mendorong lajunya tingkat pertumbuhan kota yang menimbulkan berbagai

permasalahan klasik, sebagaimana dialami oleh kota-kota yang tengah

berkembang. Laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, terutama

yang diakibatkan adanya urbanisasi dan pendatang, menimbulkan

masalah yaitu pesatnya pertumbuhan bangunan fisik. Bangunanbangunan

tersebut tidak hanya ditujukan untuk tempat tinggal akan tetapi

juga untuk bangunan usaha industri.

Gambaran Umum Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kota Sukabumi

Kantor adalah Lembaga teknis yang merupakan unsur pendukung

tugas Kepala Daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu, dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah.

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabmi

Mempunyai Tugas Pokok dan fungsi yaitu melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan Daerah bidang penanaman modal dan pelayanan

terpadu. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam

pasak 3, Kantor menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal dan pelyanan

terpadu

b. Pemberian dukungan atas penyelengaraan Pemerintahan Daerah

bidang penanaman Modal dan pelayanan terpadu

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah di bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu.

 Visi dan Misi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kota Sukabumi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana instansi

pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi

adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan

yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Dengan memperhatikan Tugas

Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta kondisi dan proyeksi kecenderungan

perkembangan di masa yang akan datang, maka

Visi Kantor Penanaman Modal Kota Sukabumi yaitu:

“Pelayanan Prima dalam Menjamin Kepuasan dan Usaha Bersama”

Pernyataan visi diatas dimulai dari adanya Fungsi utama

pemerintah yaitu memberikan pelayanan, menyelenggarakan

pembangunan, dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan

mengurus masyarakatnya dengan menciptakan ketentraman dan

ketertiban yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakatnya.

Pemerintahan daerah pada dasarnya mempunyai dua peran, yaitu

sebagai lembaga penyedia pelayanan dan sebagai institusi politik,

pelaksanaan kedua peran tersebut harus terintegrasi. Dalam memberikan

pelayanan publik, Pemerintahan Daerah harus mengetahui dan

memahami kebutuhan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat

pemilihnya.Penyediaan pelayanan, disesuaikan dengan kebijakan publik

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah, artinya

penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada aturan hukum dan

Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Daerah atau DPRD.

Visi dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota

Sukabumi dapat berjalan sesuai dengah harapan apabila seluruh

rangkaian dari Program, Kebijakan, Sasaran, Tujuan dan Misi dapat

berjalan secara konkrit dan mendukung sesuai dengan tahapan-tahapan

rencana stratejik.

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi

pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan

baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan

pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan

mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan

diperoleh di masa mendatang.

Misi dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota

Sukabumi yaitu:

a. Misi Kesatu: Meningkatkan kualitas pelayanan;

b. Misi Kedua: Meningkatkan minat investor dan kerjasama

pembangunan dunia usaha khususnya di Kota

Sukabumi.

Tujuan dan Sasaran Kantor Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Kota Sukabumi

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan merupakan

target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan

pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu

organisasi.

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu

yang akan dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu

tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam

bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Adapun bentuk tujuan dan

sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna

mewujudkan visi,adalah sebagai berikut:

Misi pertama : Meningkatkan kualitas pelayanan;

Tujuan : Terwujudnya KPMPT sebagai fasilitator pelayanan publik yang terpercaya di Kota Sukabumi

Sasaran : Penyederhanaan mekanisme perijinan dengan sistem

pelayanan yang prima. Indikator sasaran ini yaitu 100%

perijinan dapat diterbitkan sesuai dengan jumlah perijinan

yang mendaftar (dengan catatan berkas perijinan yang

masuk telah lengkap persyaratannya).

Misi kedua : Meningkatkan minat investor dan kerjasama pembangunan

dunia usaha khususnya di Kota Sukabumi.

Tujuan : Terwujudnya iklim investasi yang kondusif di Kota

Sukabumi dalam menarik investor dalam pengembangan

usaha di Kota Sukabumi

Sasaran : Meningkatkan sosialisasi tentang investasi di Kota

Sukabumi.

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi

dibentuk Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi dan (Lembaran Daerah Kota

Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6); berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat

Daerah Kota Sukabumi. Adapun tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang

dijabarkan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008

yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang

penanaman modal dan pelayanan terpadu. Surat Keputusan Walikota

Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan

Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sukabumi.

Program

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah

melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk melaksanakan kebijakan yang

merupakan perwujudan dari visi dan misi Kantor Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi, maka ditetapkan program dan

kegiatan dalam bentuk Program Kerja Tahun 2009 sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Promosi dan Kerjasama Investasi,

kegiatannya yaitu:

Kegiatan Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Modal

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi,

kegiatannya yaitu :

a. Kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang

Investasi;

b. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di

Daerah;

c. Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal.

Pada Tahun 2009 dari visi,misi, tujuan,sasaran, kebijakan dan

programberdasarkan Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009-2013 telah dilaksanakan

2 (dua) program dengan 4 (empat) kegiatan. Adapun hasil penilaian

kinerja internalterhadap capaian dari Renstra tersebut yaitu :

1. Sebagai kantor yang baru terbentuk, maka dalam evaluasi kinerja

dalam akuntabilitas kinerja di Kantor Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 tidak dapat

dilakukan karena tidak ada tahun pembanding (tahun 2008).

2. Pada umumnya program-program yang dilaksanakan di Kantor

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada

Tahun 2009 telah sesuai dengan visi,misi, dan sasaran yang

ditetapkan di Rencana Strategis Kantor Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009-2013.

3. Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (target) dari indikator kinerja

output (keluaran) dan indikator kinerja outcome (dampak) kegiatankegiatan

yang dilaksanakan di Kantor Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi Tahun 2009 telah mencapai

100%.

4. Dari analisis keuangan, pada sisi Anggaran Pendapatan di Kantor

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada

Tahun 2009 penggunaan anggaran telah efektif dan efisien (realisasi

penerimaan pendapatan naik 37% dari target yang telah ditetapkan).

Sehingga secara umum dapat dinyatakan bahwa dari anggaran yang

telah ditetapkan di APBD Kota Sukabumi Tahun 2009, pelaksanaan

kinerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota

Sukabumi Tahun 2009 secara fungsional berdampak positif dalam

memberikan kontribusi terhadap pencapaian target yang telah

ditetapkan.

5. Dalam analisis efisiensi dan efektifitas kegiatan-kegiatan yang

dilakukan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota

Sukabumi pada Tahun 2009 telah efektif dan efisien.

 Stuktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kantor

Penanaman Modal Dan Pelayanan kota sukabumi mempunyai fungsi sbb:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu.

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Penanaman modal dan

Pelayanan Terpadu.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kantor Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2008 tentang

Kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Kantor Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi pada Pasal 5,6,7,8,9,dan 10

disebutkan bidang tugas unsur-unsur kantor di Kantor Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu.

Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kota Sukabumi

Sumber : KPMPT Kota Sukabumi 2010

Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota

Sukabumi

Tugas jabatan dan struktural Kepala Kantor Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi seperti yang disebutkan dan

dijelaskan dalam pasal 5 Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun

2008 yaitu, tentang bidang dan tugas unsur-unsur kantor.

Untuk menyelenggarakan tugas jabatan dan struktural tersebut,

sebagaimana dijelaskan pada pasal 56 ayat (1) dalam Keputusan

Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008, Kepala Kantor Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dibantu oleh:

1. Bagian Tata Usaha;

2. Bidang Penanaman Modal;

3. Bidang Pelayanan Perizinan;

4. Bidang Program dan Informasi;

5. Kelompok Jabatan Fungsional (Keputusan Walikota Sukabumi

Nomor 6 Tahun 2008).

Subbagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dalam pasal 6 Keputusan Walikota Sukabumi

Nomor 6 Tahun 2008 dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang

ketatausahaan dan program, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut

Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyususnan rencana Kerja Subbagian Tata Usaha

b. Pemberian Pelayanan dan Pengelolaan administrasi umum,

perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di

lingkungan kantor

c. Penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana

strategis, rencana kerja, dan penyelenggaraan tugas kantor secara

terpadu.

d. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraaan

e. Penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan kantor

f. Pengumpulan peraturan-peraturan di bidang penanaman modal dan

pelayanan terpadu

g. Penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan

perlengkapan barang kantor.

h. Pembinaan dan pengendalian bidang administrasi umum,

perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan.

i. Penyelenggaraan dan pengelolaan sistem informasi keuangan.

j. Pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban kantor.

k. Pengkoordinasian dan konsultasi dengan dinas/instansi terkait untuk

kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

l. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata

Usaha; dan

m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha

tersebut, sebagaimana dijelaskan pada pasal 57 ayat (1) dalam

Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008, Bagian Tata Usaha

Kantor Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Kota Sukabumi dibantu

oleh:

a) Pengelola Administrasi Umum dan Kepegawaian dan

b) Pengelola Administrasi keuangan.

Seksi Penanaman Modal

Seksi Penanaman Modal dipimin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala

Kantor dalam hal:

a. Penyusunan rencana skerja seksi Penanaman Modal

b. Penyiapan bahan rencana pengembangan/ peningkatan penanaman

modal

c. Pengkajian terhadap upaya-upaya dalam menarik investasi

d. Penyiapan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Pemerintah

daerah dengan pihak ketiga dalam bidang penanaman modal

e. Fasilitas penyelenggaraan kerja sama dalam dunia usaha

f. Fasilitas penyelenggaraan promosi penanaman modal

g. Pengkoordinasian dan konsultsi dengan dinas/instansi terkait untuk

kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

h. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;

dan

i. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh atasan

Dalam pelaksanaan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Seksi Penanaman Modal dibantu oleh:

a. Pengelola Investasi Daerah;

b. Pengelola Fasilitas Kerjasama

Seksi pelayanan Perizinan

Seksi pelayanan perizinan dipimpin oleh seorang kepala seksi,

mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala

kantor dalam hal;

a. Penyusunan rencana kerja seksi Pelayanan Perizinan

b. Penyampaian bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan

perizinan

c. Penerimaan berkas permohonan, pengecekan kelengkapan

administrasi, dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

d. Pemprosesan penyelesaian penerbitan dokumen perizinan

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan;

dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kepala seksi Pelayanan perizinan dibantu oleh;

a. Pengelola Pelayanan Perizinan

b. Pengelola pelayanan Nonperizinan; dan

c. Petugas administasi

Seksi Bina Program dan Informasi

Seksi bina Program dan informasi dipimpin oleh seorang kepala

seksi, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada

kepala kantor dalam hal:

a. Penyusunan rencana kerja seksi bina program dan Informasi

b. Penyiapa bahan pembinaan penanaman modal dan pelayanan

perizinan

c. Penyiapan bahan dan pengolahan data penyusunan layanan

informasi

d. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi administrasi

perizinan

e. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan program

dan informasi; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala seksi bina program dan nformasi dibantu oleh:

a. Pengelola sistem informasi

b. Pengelola Rencana Program

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian kegiatan kantor secara profesional sesuai

dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanaka tugas pokoknya bertanggung

jawab kepada Kepala Kantor.

a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal

10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jbatan Fungsional

yang terbagi dalam berbagai kelompk sesuai dengan bidang

keahliannya.

b. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksd pada

ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang

ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada dilinkungan kantor.

c. Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan

yang berlaku.

 Gambaran Umum Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berdasarkan Perda Kotamadya Sukabumi Nomor 11 tahun 1994

tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam wilayah Kotamadya

Sukabumi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah izin untuk mendirikan

bangunan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang berwenang.

IMB merupakan salah satu syarat mendirikan bangunan dan perizinan

lainnya, sampai pada pengadaan sarana dan prasarana umum.

Kebijakan dan program IMB dibuat dalam kurun waktu 12 hari kerja

apabila berkas dinyatakan lengkap sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Masyarakat yang ingin mendirikan bangunan harus memiliki

kepastian hukum atas kelayakan, kenyamanan, keamanan sesuai dengan

fungsinya. Ternyata, IMB tidak hanya diperlukan untuk mendirikan

bangunan baru saja, tetapi juga dibutuhkan untuk membongkar,

merenovasi, menambah, mengubah, atau memperbaiki yang mengubah

bentuk atau struktur bangunan.

Tujuan diperlukannya IMB adalah untuk menjaga ketertiban,

keselarasan, kenyamanan, dan keamanan dari bangunan itu sendiri

terhadap penghuninya maupun lingkunan sekitarnya. IMB sendiri

dikeluarkan oleh pemerintah setempat (kelurahan hingga

Kota/Kabupaten), khususnya Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu dalam pengurusan IMB diperlukan pengetahuan akan peraturanperaturannya

sehingga dalam mengajukan IMB masyarakat tidak

kesuliatan ketika membuat IMB.

 Persyaratan dalam pembuatan IMB

Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada Kantor

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan mengisi formulir yang

telah disediakan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Foto copy pemilik tanah yang sah/ sertifikat/ akta dari tanah yang

akan berlaku, rangkap tiga (tga)

2. Surat pernyataan/ persetujuan bermatrai dari pemilik tanah apabila

yang akan dipakai milik orang lain.

3. Surat persetujuan/ perjanjian sewa menyewa dari pemilik tanah

apabila tanah yang akan dipergunakan adalah tanah sewa.

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku

rangkap 3 (tiga)

5. Foto copy Tanda Lulus PBB tahun berjalan rangkap 3 (tiga)

6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) rangkap 2

(dua).

7. Gambar Rencana Bangunan yang memuat gambar denah, tampak,

potongan dan detail kontruksi bangunan rangkap 3 (tiga).

8. Perhitungan Kontruksi untuk bangunan yang menurut penilaian

teknis dianggap perlu,

9. Gambaran situasi, petikan dari peta terperinci dari Seksi Tata Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Kota Sukabumi.

10. Surat persetujuan warga terdekat,

11. Keterangan lain yang dianggap perlu.

Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Walikota melalui Dinas Tarlingkim, selanjutnya untuk bangunan-bangunan

yang berdampak besar terhadap lingkungan sekitar dibahas ditingkat

SPSA. Untuk Pemohon IMB tertentu yang dianggap perlu pertimbangan

teknis,harus dilengkapi dengan :

1. Rekomendasi dari BAPPEDA tentang lokasi dan peruntukan tanah,

2. Hasil penyelidikan tanah

3. Gambar dan perhitungan instansi serta perlengkapan bangunan

4. Surat izin bekerja perencanaan arsitektur

5. Surat izin bekerja perencanaan kontruksi

6. Surat izin pemborongan pekerjaan.

Proses Pembuatan IMB di KPMPT

Proses pembuatan IMB agar adanya transparasi dalam pelayanan perizinan IMB di KPMPT Kota Sukabumi. Pemohon yang ingin mengajukan pembuatan IMB harus memenuhi persyaratan yang sudah

dibawa oleh pemohon. Persyaratan IMB sebagaimana yang dijelaskan

diatas diberlakukan bagi semua pemohon agar terjadinya transparansi

birokrasi dalam proses pembuatan IMB tersebut. Sebelum pemohon

mengajukan pembuatan IMB ke KPMPT Kota Sukabumi pemohon

diharuskan mencari informasi dan pengajuan permohonan perizinan

terlebih dahulu. Agar berkas-berkas yang dibawa oleh pemohon sesuai

dengan persyaratan. Tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh

pemohon jika telah mengetahui berkas-berkas apa saja yang dibutuhkan

adalah petugas informasi memberikan formulir isian IMB dan memberikan

persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon. Petugas

pendaftaran memeriksa kelengkapan formulir dan persyaratan yang

diajukan oleh pemohon. Selanjutnya petugas pemprosesan melakukan

pemeriksaan lapangan bagian pemprosesan melakukan penyaringan atau

pemilhan antara IMB Kecil dan IMB Besar. Selanjutnya bagian

pemprosesan melakukan rapat koordinasi dengan OPD Teknis.

Pemohonnya menerima pemberitahuan persyaratan tambahan dari OPD

Teknis bila persayaratan yang diajukan oleh pemhon tidak sesuai dengan

yang diharuskan. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan SKRD (Surat

Ketetapan Retribusi Daerah). Bagian proses melakukan pencetakan izin

mendirikan bangunan dan diteruskan kepada kasir perizinan dan

Kasubag. Kasir perizinan melakukan pemarapan dan pemeriksaan draf

IMB untuk selanjutnya Kasubag melakukan pemarapan dan pemeriksaan

IMB. Setelah itu Kepala kantor melakukan penandatangan draf IMB.

Selanjutnya petugas front office melakukan konfrimasi proses pembuatan

IMB selesai kepada pemohon. Tahapan selanjutnya pemohon melakukan

pembayaran sehingga ada bukti yang dibuat oleh petugas kasir. Setelah

itu petugas pemprosesan melakukan penomoran IMB. Setelah itu berkas

dikembalikan ke petugas front office untuk didistribusikan kepada

pemohon. Tahapan akhir dari proses pembuatan IMB ini adalah petugas

front office memberikan surat IMB kepada pemohon. Proses pembuatan

IMB ini memakan waktu sekitar 6 hari kerja. IMB yang telah dicetak

melalui beberapa tahapan seperti yang terdapat pada alur gambar

sebagai berikut:

Gambar 

Mekanisme Pembuatan IMB KPMPT

Sumber: Dokumen KPMPT Kota Sukabumi

Thanks for reading & sharing Info Sukabumi